Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Madiun telah mengusulkan anggaran hibah untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Madiun 2024. Total dana diusulkan mencapai Rp. 40 miliar, namun belum diakomodir pada APBD Kota Madiun 2023. Ketua KPU Kota Madiun, S. Wisnu Wardhana menyatakan, pihaknya telah mengajukan anggaran untuk Pilkada kepada Pemkot sebesar Rp 30 Miliar. Besaran anggaran tersebut hampir tiga kali lipat dari periode sebelumnya atau 2018 yang hanya Rp 11,9 Miliar. "KPU kota madiun pada dasarnya sudah mengajukan anggaran untuk pemilihan kepala daerah 2024. Diharapkan pemerintah bisa membagi alokasi anggaran perkiraan untuk 2023 dan 2024,". Banyaknya anggaran tersebut, merupakan pembayaran honorarium, badan ad hoc atau penyelenggara pemilu/pemilihan (PPK, PPS, KPPS), persiapan penerapan protokol kesehatan (prokes) Covid-19 serta penggunaan aplikasi hasil rekap. Ia meminta, anggaran Pilkada harus dicairkan 40 persen 14 hari setelah dikeluarkannya Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Senada disampaikan Ketua Bawaslu Kota Madiun Kokok Heru Purwoko. Telah mengajukan anggaran Pilwalkot 2024 ke Pemkot Madiun sebesar Rp 9,6 Miliar. Jumlah itu juga naik sebesar 70 persen dibanding Pilwalkot 2018 lalu yang hanya Rp 5,5 Miliar.