Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Madiun mengalami kehilangan potensi pendapatan dari sektor pajak, khususnya dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yang mencapai ratusan miliar rupiah. Penghapusan BPHTB oleh pemerintah pusat menjadi penyebab utama hilangnya pendapatan tersebut. "Kalau (BPHTB) dihapus otomatis potensi pendapatan pasti berkurang dari biasanya," ungkap Kepala Bapenda Kota Madiun, Jariyanto. Meskipun demikian, Bapenda Kota Madiun tetap optimistis dapat memenuhi target pendapatan yang telah ditentukan dengan mengoptimalkan sektor pajak lainnya. Program pembebasan BPHTB ini tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Dalam Negeri tentang Dukungan Percepatan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Wali Kota (Perwal).
