Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2024 Pemkot Madiun diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang menemukan 14 temuan terkait kelengkapan administrasi pelaporan, seperti laporan pendapatan daerah dan laporan tambahan penghasilan pegawai (TPP). Sekretaris Daerah Kota Madiun, Soeko Dwi Handiarto, menyatakan, "Ada beberapa temuan yang perlu ditindaklanjuti," dan menjelaskan bahwa enam temuan sudah ditindaklanjuti, sementara yang lainnya masih menunggu rencana aksi dari pemerintah pusat. Soeko optimis pemkot dapat menyelesaikan tindak lanjut tersebut dan meraih kembali predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP), "Harus optimis WTP. Tindak lanjut segera kami selesaikan,".
