Pemerintah Kota Madiun menerima 14 rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah (LKD) 2024. Namun, baru 5-6 item yang sudah ditindaklanjuti, terutama terkait kelengkapan administrasi, seperti pajak daerah dan TPP. Sekretaris Daerah Madiun, Soeko Dwi Handiarto, menjelaskan bahwa tindak lanjut memerlukan rencana aksi dari pemerintah pusat dan evaluasi untuk mencegah temuan serupa di masa depan. Ia juga berharap rekomendasi BPK dapat meningkatkan kinerja dan pendapatan daerah, serta optimis Pemkot Madiun akan mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih tujuh tahun berturut-turut. "Harus optimis dan berjuang seoptimal mungkin agar bisa mempertahankan,".

Sumber : Memorandum