Forum Gerakan Rakyat Tangkap Koruptor (GERTAK) menyampaikan beberapa indikasi dugaan tidak pidana korupsi di kota Madiun saat audiensi dengan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) setempat Dede Sutisna. Mulai dari dugaan penyalahgunaan anggaran perjalanan dinas kelurahan dan kecamatan, proyek PDAM, TPA Winongo, dana CSR, hingga temuan BPK terkait BTS ilegal. Koordinator GERTAK Putut Kristiawan juga menyampaikan apresiasi atas langkah cepat kejaksaan dalam menyelidiki dugaan korupsi dana bergulir Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK). Apalagi kasus LKK Wijaya Kusuma di Kelurahan Madiun Lor disebut segera naik status ke penyidikan, Jumat (13/6/2025). Terkait kasus LKK, Dede menjelaskan saat ini kejaksaan masih fokus pada satu LKK karena keterbatasan sumber daya. Namun ia memastikan proses penghitungan kerugian negara oleh Inspektorat Kota Madiun sedang berjalan, dan kasus-kasus serupa di kelurahan lain juga akan ditindaklanjuti. “Penegakan hukum butuh partisipasi publik. Kami tidak bisa bekerja sendiri,” tegas Dede.