Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota MADIUN tahun 2026 dihadapkan pada ancaman krisis keuangan signifikan. Pemerintah Pusat (Pempus) berencana memangkas Transfer Keuangan Daerah (TKD) hingga sekitar Rp168 miliar, memaksa Pemkot dan DPRD harus memutar otak keras. Wakil Ketua II DPRD Kota Madiun, Istono, menegaskan pemangkasan masif yang dialami banyak daerah ini menuntut perhatian ekstra. Menurutnya, anggota dewan bersama Pemkot Madiun harus pintar memilih dan memilah kegiatan prioritas, serta berani menunda program yang dinilai belum mendesak. “Prinsipnya, yang penting kebutuhan utama masyarakat tetap jalan. Program yang kurang prioritas bisa ditangguhkan dulu,”. Menindaklanjuti kabar buruk ini, pembahasan lebih lanjut antara Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dijadwalkan akan dimulai pada 22 Oktober mendatang.
