Delapan fraksi DPRD Kota Madiun menyampaikan pandangan umum terhadap Raperda APBD 2026 dalam rapat paripurna pada 31 Oktober, menyoroti dampak pemangkasan transfer keuangan daerah (TKD) sebesar Rp183 miliar. Wakil Ketua I DPRD, Sutardi, menyatakan bahwa DPRD meminta Pemkot Madiun meninjau ulang RAPBD 2026 agar program yang menjadi prioritas benar-benar tepat sasaran dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Wali Kota Madiun, Maidi, merespons kekhawatiran tersebut dengan menyiapkan strategi untuk menghadapi pengurangan dana TKD, termasuk mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD). Ia menegaskan bahwa alokasi anggaran pembangunan tetap menjadi langkah strategis guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
