Pemerintah Kota Madiun memastikan penundaan pengadaan incinerator pada Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) tahun ini. Keputusan tersebut diambil setelah adanya kepastian program pengentasan kawasan kumuh dari Pemerintah Pusat pada tahun depan dengan pagu Rp. 58 miliar. “Ketika finalisasi pembahasan APBD kemarin, kita mendapat kabar bahwa ada kegiatan dari pemerintah pusat yang akan dijalankan di Kota Madiun. Untuk pengentasan kawasan kumuh pagunya sekitar Rp58 miliar, dan kita diminta menyediakan dana pendamping,”. “Kalau TPS 3R terbangun, sampah sisa yang tidak bisa dikelola baru akan masuk incinerator. Jadi incinerator kita pending dulu menyesuaikan pembangunan TPS 3R,”.