Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Madiun belum cair selama dua bulan terakhir. Keterlambatan ini dipastikan bukan karena masalah anggaran, melainkan faktor administratif menyusul status kepala daerah. Pencairan TPP harus mendapatkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terutama jika berkaitan dengan penyesuaian kebijakan maupun perpanjangan skema anggaran. “Karena kepala daerah masih berstatus Plt, maka perlu izin dari pemerintah pusat".“Nanti dihitung sesuai hak masing-masing dan dibayarkan sekaligus". “Apabila ada perubahan nominal TPP, wajib mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri". “Komposisinya 40 persen untuk beban kerja dan 60 persen untuk prestasi kerja". TPP beban kerja dibayarkan rutin setiap bulan. Sementara itu, TPP prestasi kerja tidak cair bulanan, melainkan setiap tiga bulan sekali setelah melalui evaluasi kinerja. Pemkot Madiun telah melayangkan surat permohonan persetujuan ke Kemendagri sejak pekan lalu. “Diperkirakan minggu depan sudah turun surat balasannya".

Sumber : https://sinergiamediatama.com/tpp-asn-kota-madiun-belum-cair-2-bulan-ini-penyebabnya-pemkot-janji-bayar-rapel-sekaligus/