Plt Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun memberikan penjelasan terkait penurunan kapasitas anggaran daerah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027. Menurutnya, penurunan tersebut tidak bisa dibandingkan begitu saja dengan realisasi APBD 2025 karena pemerintah pusat telah memangkas Transfer ke Daerah (TKD) pada 2026. F. Bagus Panuntun menyampaikan "Perlu dipahami bahwa pada anggaran 2026, TKD Kota Madiun dari pusat terpotong sekitar Rp 183 miliar. Jika dibandingkan dengan realisasi 2025, tentu angkanya terlihat jauh bedanya. Namun jika dibandingkan antara rencana 2027 dengan 2026, penurunannya sebenarnya relatif tipis, hanya sekitar Rp 1 miliar". Sementara itu, Ketua DPRD Kota Madiun Istono menyebut, "Setelah pemandangan umum, pembahasan akan berlanjut ke tingkat komisi bersama OPD mitra kerja masing-masing. Diskusi lebih mendalam mengenai pendapatan daerah, retribusi, hingga pajak akan ditajamkan di sana"."Prinsipnya, dinamika politik anggaran boleh terbangun, namun orientasi utama kami tetap untuk kepentingan masyarakat Kota Madiun. Jangan sampai pelayanan dan kepentingan publik terbengkalai".

Sumber : Memorandum