Kenaikan harga BBM nonsubsidi mulai berdampak pada pelaksanaan proyek fisik di Kota Madiun. DPRD menilai kondisi tersebut memaksa pemerintah melakukan penyesuaian ulang terhadap program pembangunan dan kebutuhan anggaran. “Semua kegiatan terdampak, tidak hanya perbaikan jalan. Harus ada hitungan ulang terhadap program yang sudah direncanakan”. “Bisa saja volumenya dikurangi atau ada program yang tidak prioritas dialihkan anggarannya”. Padahal, pemerintah daerah dituntut mempercepat realisasi program pembangunan agar roda ekonomi tetap bergerak. “Kami ingin serapan anggaran maksimal agar program bisa berjalan lancar”. “Operasional alat berat jelas terdampak karena kenaikan BBM cukup signifikan,” tegasnya. DPRD berencana memanggil organisasi perangkat daerah (OPD) terkait melalui rapat dengar pendapat (RDP) untuk membahas dampak kenaikan BBM terhadap perencanaan program fisik. “Khusus kegiatan infrastruktur, Komisi III akan segera melakukan RDP bersama OPD mitra”. “Tentu nanti kami akan komunikasikan dengan Plt Wali Kota Madiun”.