Pelaksanaan program kerja Pemkot Madiun tahun anggaran 2026 akan benar-benar tersendat. Tak lain, imbas perubahan Standar Harga Satuan (SHS) yang dipicu kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). "Tidak hanya aspal, saya kira semua. Adanya kenaikan harga BBM tentunya berpengaruh dengan proses pelaksanaan kegiatan”. "Memang harus ada kebijakan yang segera dilakukan. Karena sudah triwulan pertama serapan anggaran belum maksimal. Ini perlu adanya penghitungan ulang terkait kegiatan yang sudah direncanakan”. Pilihannya ada dua. Yakni, mengurangi volume fisik agar tetap sesuai plafon anggaran atau menggeser anggaran dari program non-prioritas untuk menutupi kekurangan pada proyek vital. "Khusus infrastruktur, saya minta Komisi III DPRD segera melakukan RDP dengan mitra kerja terkait kegiatan fisik. Saya juga akan berkomunikasi dengan Plt wali kota terkait langkah strategis ke depan”.