Pemkot Madiun terus berupaya mempercepat proyek pembangunan Sekolah Rakyat. Baru-baru ini, pemkot mengikuti rapat daring perihal konsultasi lintas kementerian dan lembaga terkait usulan Sekolah Rakyat di Balai Kota Madiun. Status lahan sawah dilindungi (LSD) membuat sekolah rakyat belum dapat dibangun. "Ada beberapa arahan. Permasalahannya terkait dengan lokasi kan LSD. Sampai sekarang kami masih belum ada informasi yang pasti terkait dengan keputusan itu”. "Intinya untuk Sekolah Rakyat ini kami tetap bergerak agar bisa direalisasikan secepatnya”. Nanti, sambung dia, persiapan pekerjaan dimulai dengan pengurukan lahan. Namun, pihaknya belum dapat memastikan kapan pengurukan dilaksanakan. "Jadwal belum tahu. Jadi kami masih menunggu penilaian LSD dari pemerintah pusat”.