Realisasi program Sekolah Rakyat di Kota Madiun masih menghadapi kendala. Status lahan yang masuk kategori Lahan Sawah Dilindungi (LSD) membuat proses pembangunan belum bisa dipastikan. “Kami melakukan audiensi untuk monitoring progres dan tindak lanjut yang sudah dilakukan”. Menurut dia, persoalan utama saat ini berada pada status lahan yang masih masuk kategori LSD. Karena itu, Pemkot Madiun belum mendapatkan keputusan final terkait kelayakan lokasi tersebut untuk pembangunan Sekolah Rakyat. “Masalahnya lokasi itu masuk LSD, sehingga sampai sekarang belum ada keputusan pasti”. Di sisi lain, koordinasi internal dengan pemerintah provinsi terus dilakukan agar seluruh persyaratan administrasi maupun teknis segera terpenuhi. “Kami tetap bergerak supaya Sekolah Rakyat bisa direalisasikan secepatnya”. “Masih proses. Yang menilai dari pemerintah pusat”. Meski demikian, status LSD tetap harus melalui tahapan verifikasi dan penilaian lebih lanjut sebelum pembangunan dapat dilakukan. “Nanti kalau sudah dipastikan bisa, baru kami usulkan tahap berikutnya”.