Pemkot Madiun mulai menyesuaikan kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) baru dengan ritme kerja pemerintahan dan arah kebijakan pusat. Terutama menyusul dinamika aturan pengelolaan keuangan daerah dan wacana moratorium pegawai. “Harapannya ASN baru ini bisa langsung melebur dan bekerja sesuai ritme pemerintah pusat”. “Kami lihat dulu dinamika yang ada”. Dia menjelaskan, pemerintah pusat saat ini tengah menyiapkan kebijakan agar belanja pegawai daerah lebih terkendali sesuai kemampuan fiskal.Karena itu, pemkot juga akan menyesuaikan kebutuhan pegawai berdasarkan kondisi dan prioritas daerah. Meski jumlah ASN dinilai cukup, Bagus menyebut perkembangan Kota Madiun membuat beban kerja pemerintahan terus meningkat. Terutama untuk mendukung program prioritas seperti sektor pariwisata dan pelayanan publik lainnya. “Dengan perkembangan Kota Madiun hari ini tentunya beban kerjanya bertambah”.