Nasib guru non-ASN di Kota Madiun diliputi ketidakpastian menyusul kebijakan pemerintah pusat yang melarang sekolah menggunakan tenaga honorer di luar skema ASN mulai 2027. Di tengah kebijakan tersebut, Kota Madiun justru masih menghadapi kekurangan sekitar 158 guru untuk jenjang SD dan SMP. Kondisi itu memunculkan kekhawatiran terhadap keberlangsungan proses belajar mengajar di sekolah negeri, terutama jika tidak diiringi penambahan formasi guru baru dari pemerintah pusat. Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Madiun, F Bagus Panuntun, mengatakan pemerintah daerah masih melakukan evaluasi terkait kebutuhan riil tenaga pendidik di Kota Madiun. “Ini masih kita komunikasikan sama pusat, karena semua keputusan ada di pusat. Kita harus melihat realnya antara kebutuhan dan keinginan”. “Guru non-ASN itu semuanya sudah lulus PPG, sehingga mereka sudah mengantongi sertifikat pendidik menjadi guru profesional”.