Puluhan jabatan struktural di lingkungan Pemkot Madiun hingga kini masih belum terisi definitif. Proses mutasi, rotasi, dan pengisian jabatan masih menunggu persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kondisi tersebut membuat sejumlah aparatur sipil negara (ASN) harus merangkap tugas melalui penunjukan pelaksana tugas (Plt) agar roda pemerintahan tetap berjalan normal. "Semua sudah berproses. Karena posisi kepala daerah masih Plt, ada mekanisme yang harus dilalui dan disampaikan ke Kemendagri". "Yang ada kami optimalkan. Karena itu dilakukan penunjukan Plt agar kinerja organisasi tetap berjalan". "Kami mengusulkan 25 formasi. Fokusnya guru dan tenaga kesehatan karena itu yang menjadi kebutuhan prioritas". "Insya Allah bisa. Kami menunggu arahan dan kebijakan lebih lanjut dari pemerintah pusat terkait mekanisme relaksasi dan penyesuaiannya".