Pemkot Madiun memilih menahan laju penambahan aparatur sipil negara (ASN) pada 2026. “Sesuai ketentuan yang ada, kami mengajukan 25 formasi. Saat ini masih berproses dan menunggu keputusan dari pemerintah pusat”. “Yang kami usulkan memang kebutuhan prioritas, yaitu guru dan tenaga kesehatan”. “Kami masih menunggu arahan dan petunjuk dari pemerintah pusat terkait skema relaksasi tersebut”. “Banyak skema yang bisa dilakukan. Tidak hanya dari sisi jumlah pegawai, tetapi juga penyesuaian belanja dan peningkatan pendapatan daerah sehingga persentasenya bisa turun”. “Insya Allah bisa. Yang terpenting kebutuhan pegawai tetap disesuaikan dengan prioritas dan kemampuan daerah”.