Memasuki tahun politik saat ini, tidak hanya penyelenggara, pengawas dan partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024 yang sibuk. Kejaksaan pun siap repot. ‘’Kami telah menjalin sinergitas dengan Bawaslu dan kepolisian sejak akhir 2022 lalu,’’. Kejari bersama pihak terakit akan memelototi pelanggaran regulasi pemilu di setiap tahapan. Politik uang diprediksi masih menjadi tren. Padahal, praktik seperti itu justru melemahkan sistem ketatanegaraan yang demokratis. Pun, menyebabkan tidak terwujudnya pemilu yang adil dan berintegritas. Praktik money politics sangat rawan di setiap tahapan pemilu. Baik oleh parpol, masyarakat maupun penyelenggara pemilu. Penanganan politik uang dilakukan melalui sentra penegakan hukum terpadu (gakkumdu). Di dalamnya terdapat unsur Bawaslu, penyidik kepolisian dan jaksa penuntut.