Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kota Madiun menggelar rapat paripurna dengan agenda Pemandangan Umum (PU) Fraksi terhadap Rancangan Umum (PU) Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2023. Sedangkan Fraksi Demokrat hanya memberikan dua pertanyaan. Yakni mengenai PAD yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan disemester pertama baru terealisasi 46,96 persen. Termasuk juga dengan PAD yang sah di semester pertama juga baru terealisasi 5,84 persen. Fraksi PKB dengan jubirnya Agus Wiyono menyoroti salah satunya terkait dengan indikator sasaran yang gagal tercapai di tahun 2022. Pun, pihaknya meminta data rill table indikator kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk 2023. Agar hal yang sama tidak terulang pada pelaksanaan P-APDB 2023 dan bagaimana strategi Pemkot Madiun agar tercapai," Ujarnya.
