Sertifikasi aset menjadi pekerjaan rumah pemkot yang mesti dituntaskan. Sebab, masih banyak bidang tanah yang terdaftar aset tetapi belum memiliki dokumen tersebut. Sebagai langkah percepatan, badan keuangan dan aset daerah (BKAD) setempat menggandeng Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk memproses itu. Lokasi tanah tersebut tersebar di berbagai wilayah. Sebagian, belum dimanfaatkan karena lokasinya kurang strategis. ‘’Kami punya 2.430 bidang tanah. Namun, saat ini yang sudah bersertifikat sekitar 2.290 bidang tanah. Tahun ini ada 48 bidang tanah dalam proses. Sebanyak 45 bidang tanah sudah masuk proses, sedangkan tiga sisanya akan segera diproses sertifikasi,’’. Progres aset tersebut berjalan lambat lantaran prosesnya cukup rumit. Salah satunya, mengenai penentuan batas bibir saluran milik pemkot dengan tanah warga. Pun, proses pengukuran harus melibatkan banyak pihak karena belum ada patok bidang tanah. Dia menilai sertifikasi aset penting dilakukan. Sebab, sertifikat menjadi bukti legal kepemilikan tanah. Selain itu, aspek legalitas untuk memberikan kepastian hukum para pihak terkait kepemilikan yang sah atas tanah. Meski demikian, Sidik memastikan aset yang belum bersertifikat itu dalam kondisi aman. Pasalnya, tercatat dalam sistem informasi barang daerah. Dengan begitu, pemanfaatannya bisa dipelototi. Di sisi lain, pihaknya juga melakukan pengamanan fisik pada aset. Wujudnya berupa pemasangan pagar serta papan penanda.

Sumber : https://radarmadiun.jawapos.com/madiun/803029969/sertifikasi-seratusan-aset-jadi-pr-begini-langkah-pemkot-madiun