Pemerintah Kota Madiun,menganggarkan dana Rp3,5 miliar untuk bantuan sosial sektor transportasi dan bantuan langsung tunai daerah (BLTD) sebagai upaya penanganan dampak inflasi usai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). "Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134, yang intinya pemerintah daerah setidaknya mengalokasikan dua persen dari DTU untuk menekan inflasi. Tentu saja untuk masyarakat Kota Madiun yang terdampak. Tetapi mekanismenya seperti apa yang akan mengelola adalah OPD terkait,". Adapun bantuan sosial BLTD BBM akan dikelola di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Sedangkan, bansos subsidi BBM sektor transportasi ada di Dinas Perhubungan. Untuk bansos subsidi BBM sektor transportasi, salah satunya diberikan kepada sasaran ojek daring, ojek konvensional, dan lainnya. Sedangkan untuk BLTD, jika mengacu bansos yang sudah-sudah, biasanya akan diseleksi lagi agar tidak terjadi tumpang tindih bantuan. Mereka yang sudah mendapat BLT pusat, tidak mendapatkan lagi. Tapi, itu nanti OPD terkait yang lebih paham.