Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Madiun kembali menyoroti persoalan klasik dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026. Kalangan legislatif menilai keterbatasan daya tampung SMA negeri yang menyebabkan banyak lulusan SMP sederajat tidak tertampung masih menjadi pekerjaan rumah yang terus berulang setiap tahun. Ketua DPRD Kota Madiun, Armaya, mengatakan “Kalau dihitung secara keseluruhan antara SMA dan SMK sebenarnya masih ada kelebihan daya tampung sekitar 7,09 persen atau 285 kursi. Masalahnya, mayoritas masyarakat Kota Madiun masih lebih memilih SMA daripada SMK"."Ini terjadi setiap tahun. Tentunya harus ada kebijakan, baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kota, agar seluruh lulusan bisa tertampung"."Diskresinya sekarang ada di situ. Apakah rombel bisa ditambah untuk meminimalisasi siswa Kota Madiun yang tidak mendapatkan SMA negeri. Kalau tidak ada solusi atau diskresi, setiap tahun akan terus seperti ini"."Harapan saya, semua siswa di Kota Madiun bisa bersekolah di SMA negeri. Jangan sampai warga sudah tinggal di kotanya sendiri, tetapi tidak bisa sekolah di kotanya sendiri". Senada, Ketua Komisi I DPRD Kota Madiun, Didik Yulianto, mengatakan "Penyebab utamanya jelas, kuota reguler berkurang karena SMAN 3 sekarang menjadi SMAN 3 Taruna Angkasa. Ditambah lagi pagu per kelas sudah diatur maksimal 36 siswa"."Bagi warga yang tetap ingin masuk SMA, sekolah swasta menjadi opsi yang logis. Kami sudah berkomunikasi agar sekolah swasta juga menyiapkan program beasiswa sehingga dapat meringankan biaya masyarakat"."Kami akan terus mengawal dan berkomunikasi dengan pemerintah provinsi agar penambahan kuota maupun pembangunan SMA negeri baru dapat segera terealisasi sehingga hak pendidikan warga Kota Madiun benar-benar terpenuhi".