Delapan fraksi DPRD Kota Madiun secara resmi menyampaikan Pandangan Umum (PU) terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD (Raperda P-APBD) Tahun Anggaran 2026. Meski memberikan apresiasi atas peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 13,90 miliar, DPRD memberi catatan kritis pada ketimpangan porsi belanja daerah. DPRD menyoroti porsi Belanja Modal yang hanya sebesar Rp 115,8 miliar (10,5 persen dari total belanja), jauh di bawah Belanja Operasi yang mendominasi hingga Rp 969,3 miliar (88,2 % ). Menanggapi sorotan tersebut, Plt Wali Kota Madiun, Bagus Panuntun, menjelaskan bahwa angka dalam nota keuangan tersebut merupakan serapan anggaran berdasarkan pekerjaan yang sudah selesai dibayarkan, bukan mencerminkan mandeknya proyek di lapangan. "Kalau belanja modal sebenarnya lebih dari penyusunan nota keuangan kemarin, dalam artian bahwa itu yang sudah terbayar. Begitu hari ini sudah 50-an persen dan masih ada pekerjaan yang berjalan,".

Sumber : https://jatim.tribunnews.com/madiun/557504/dprd-kota-madiun-soroti-rendahnya-belanja-modal-p-apbd-2026-plt-wali-kota-beri-penjelasan