Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Madiun mengungkap pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 sempat menghadapi penolakan dari sebagian responden karena khawatir data yang diberikan akan berdampak pada kewajiban perpajakan, Selasa, 1 Juli 2026.
Kepala BPS Kota Madiun Abdul Aziz mengatakan "Sebagian (responden) ada yang menolak karena merasa tidak ingin didata”."Khawatir pajaknya naik. Namun setelah diberikan penjelasan, alhamdulillah sebagian besar dapat memahami”. "Masyarakat tidak perlu khawatir karena data individu tidak akan disebarluaskan. Petugas BPS bertugas mencatat, bukan mengawasi”.”Alhamdulillah setelah berjalan sekitar 15 hari, sensus sudah berjalan lancar dan capaiannya sesuai target. Per 30 Juni target kami 25 persen, dan realisasinya sudah mencapai 25,62 persen