Plt. Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun, menyampaikan jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Madiun terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kota Madiun."SiLPA dipengaruhi banyak faktor, mulai dari sisa anggaran pelaksanaan proyek, kegiatan yang belum dapat direalisasikan sepenuhnya, hingga adanya perubahan regulasi dari pemerintah pusat. Karena itu, SiLPA tidak bisa dijadikan tolok ukur tunggal untuk menilai kinerja pemerintah"."Piutang itu jenisnya bermacam-macam. Semuanya akan direview dan dievaluasi agar penanganannya dapat dilakukan secara tepat". Sementara itu, Ketua DPRD Kota Madiun, Armaya “Secara umum sudah menjawab berbagai pertanyaan fraksi. Namun pada tahapan berikutnya DPRD tetap akan memberikan masukan, saran, dan kritik sebagai bahan penyempurnaan sebelum keputusan akhir diambil"."Kami terus mendorong pemerintah daerah agar seluruh rekomendasi BPK ditindaklanjuti secara profesional sehingga tata kelola keuangan daerah semakin baik".