Tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun tahun anggaran 2025 menjadi sorotan dalam rapat paripurna DPRD Kota Madiun dengan agenda Pemandangan Umum (PU) Fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan APBD 2025, Jumat (10/7/2026). Legislatif menilai besarnya SiLPA harus menjadi bahan evaluasi bersama agar kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran semakin baik. Ketua DPRD Kota Madiun Armaya mengatakan “Terkait dengan SiLPA, tentunya kejadiannya memang beruntun. Itu pun nanti akan kita bahas hari ini dan besok terkait tindak lanjut dari materi paripurna hari ini. Kita gerak cepat, kita gas agar ke depannya lebih baik lagi"."Semuanya harus ada sinergi yang kuat antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sehingga progres pelaksanaan anggaran bisa berjalan sesuai rel, aturan, dan regulasi yang ada"."Nanti terkait pandangan umum yang disampaikan teman-teman fraksi akan dibahas dalam pembahasan. Tindak lanjutnya, kami akan memberikan jawaban pada jadwal berikutnya. Apa pun yang disampaikan dalam pemandangan umum nanti akan kami jawab".“Beberapa aset sudah saya minta ke BKAD, pertama untuk ditawarkan kepada investor, kedua bisa dimanfaatkan salah satunya untuk memfasilitasi para pelaku UMKM".