Aksi walk out (WO) yang dilakukan tiga anggota DPRD Kota Madiun saat rapat paripurna penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027, Rabu (29/7/2026), disebut bukan sekadar bentuk penolakan terhadap agenda sidang. Langkah tersebut merupakan bentuk protes atas dugaan intervensi pihak eksekutif terhadap agenda pembahasan di Komisi I DPRD Kota Madiun. Didik Yulianto menegaskan, keputusan walk out diambil sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politik untuk menjaga marwah serta independensi lembaga legislatif. Menurutnya, agenda pembahasan KUA-PPAS 2027 di tingkat komisi telah ditetapkan secara resmi melalui Badan Musyawarah (Banmus) DPRD, namun pelaksanaannya justru tidak berjalan sebagaimana mestinya. “Sikap ini merupakan bentuk tanggung jawab moral dan politik saya sebagai anggota DPRD sekaligus Ketua Komisi I. Pembahasan KUA-PPAS di komisi sudah menjadi agenda resmi yang diputuskan dalam Banmus,”. “Baru kali ini saya mengetahui lembaga DPRD seperti diperintah oleh pemerintah. Padahal kedudukan kami adalah mitra yang memiliki fungsi pengawasan dan saling mengingatkan agar roda pemerintahan berjalan sesuai aturan,”.