Pengangkatan 1.405 pegawai honorer di lingkungan Pemerintah Kota Madiun menjadi PPPK paruh waktu. Wali Kota Madiun, Maidi, menegaskan bahwa kebijakan ini menjadi momentum evaluasi kinerja dan kedisiplinan pegawai. Ia menyatakan bahwa pegawai yang bekerja tidak profesional, tidak disiplin, atau “kerja seenaknya” akan dicoret dan kontraknya tidak diperpanjang. Pemerintah Kota Madiun menekankan bahwa gaji PPPK paruh waktu bersumber dari uang masyarakat, sehingga pelayanan publik harus diberikan secara maksimal. Kepala BKPSDM Kota Madiun menambahkan bahwa seluruh pegawai non-ASN di Kota Madiun kini telah berstatus PPPK paruh waktu, sebagai bagian dari penataan kepegawaian daerah.

Sumber : Pemerintah Kota Madiun dan Kegiatan resmi penyerahan SK pengangkatan PPPK paruh waktu oleh Pemkot Madiun