Pemerintah Kota Madiun menegaskan pentingnya penyelarasan program pembangunan daerah dengan kebijakan nasional serta efisiensi anggaran dalam peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 tahun 2026. Upacara digelar di halaman Balai Kota Madiun, Senin (27/4/2026), dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun, dan diikuti jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, kepala OPD, serta ASN. Dalam kesempatan tersebut, Plt Wali Kota membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri yang menekankan bahwa otonomi daerah bukan sekadar kewenangan administratif, tetapi juga tanggung jawab dalam mengelola potensi lokal secara selaras dengan arah pembangunan nasional. “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”. “Sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam keberhasilan pembangunan nasional. Seluruh kepala daerah untuk terus menghadirkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan global”. Sejumlah langkah strategis disoroti dalam sambutan tersebut, mulai dari integrasi perencanaan dan penganggaran pusat-daerah, reformasi birokrasi berbasis hasil (outcome), hingga penguatan kemandirian fiskal. Selain itu, kolaborasi antardaerah dan fokus pada layanan dasar juga menjadi prioritas untuk mengurangi ketimpangan pembangunan. Tak hanya itu, pemerintah daerah juga didorong untuk menghadirkan kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Fokus diarahkan pada sektor-sektor strategis seperti swasembada pangan dan energi, pengelolaan sumber daya air, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan kewirausahaan untuk membuka lapangan kerja. Sorotan utama dalam peringatan kali ini adalah arahan terkait efisiensi anggaran sebagaimana instruksi Presiden Republik Indonesia.