Jelang Pemilu 2024, Lapas Kelas I Madiun terus berupaya agar warga binaan pemasyarakatan (WBP) mendapatkan porsi yang sama dalam menggunakan hak suaranya. Pasalnya, dari 1.175 WBP yang tercatat hingga Kamis (26/1/2023), 300 orang di antaranya belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Untuk itu ia telah berkoordinasi dan menjalin komunikasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), termasuk nantinya akan bertandang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) setempat, untuk mencarikan solusi. “Terkait dengan pelaksanaan Pemilu 2024, memang WBP diberikan hak untuk memilih. Prinsip ini yang harus dipahami bersama, dan kami juga sudah berkoordinasi dengan KPU bahwa semangat kita sama, agar WBP ini nanti dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik,”.