Kepemilikan dokumen kependudukan juga menjadi hak warga binaan lembaga pemasyarakatan (lapas). Dokumen tersebut dinilai penting bagi mereka untuk mendapatkan layanan kesehatan maupun menyalurkan aspirasinya dalam pemilu. Itu pula yang mendasari Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun mengajukan permohonan kepada pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil (dispendukcapil) setempat untuk melakukan pengecekan dan pendataan nomor induk kependudukan (NIK) para warga binaan. "Permohonan itu diajukan ke kami pada Januari lalu,". Warga binaan perlu memiliki identitas kependudukan yang jelas sehingga hak demokrasi mereka pada Pemilu 2024 mendatang tidak hilang. Dia menambahkan, jika warga binaan yang bersangkutan sudah memiliki NIK dan belum memiliki e-KTP, maka langsung dilakukan perekaman di tempat bagi yang berdomisili di Kota Madiun. Sedangkan mereka yang beralamat di luar daerah, akan dikoordinasikan dengan daerah yang bersangkutan. Hasil pendataan diketahui ada sekitar 800 warga binaan Lapas Kelas I dan Lapas Pemuda Kelas II A Madiun yang ditengarai belum memiliki NIK. Sementara, Kalapas Pemuda Kelas IIA Madiun Ardian Nova Christiawan mengapresiasi kerja sama antara pihaknya dengan dispendukcapil terkait pendataan NIK warga binaan.