Pemerintah Kota Madiun menganggarkan dana Rp4 miliar dari APBD untuk melindungi pekerja informal, rentan, dan non-ASN di lingkungan pemda setempat melalui program jaminan sosial bagi tenaga kerja informal se-Kota Madiun atau "Siaga Kita" yang pelaksanaannya menggandeng BPJS Ketenagakerjaan. "Dengan program Siaga Kita yang diperluas ini, masyarakat kami lindungi. Artinya, kami tidak ingin masyarakat kesusahan. Saat ini pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan itu sudah diberikan kepada 4.906 peserta. Dari anggaran yang dialokasikan, ditargetkan nantinya bisa menyasar ke sebanyak 16.539 pekerja sasaran,". Belasan ribu pekerja sasaran tersebut mulai dari pekerja upahan maupun tenaga kontrak (non-ASN) di lingkup Pemkot Madiun, Ketua RT/RW, dan pekerja rentan yang terdiri linmas, kader kesehatan, pekerja sosial masyarakat, juru kunci, penjaga rumah ibadah, petani, difabel, hingga PKL atau pelaku UMKM yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).