Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026/2027 di Kota Madiun menyisakan pekerjaan rumah. Sejumlah sekolah dasar (SD) negeri belum mampu memenuhi kuota peserta didik yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut mendorong DPRD Kota Madiun mengambil langkah evaluasi bersama Dinas Pendidikan (Dindik) untuk mencari solusi jangka panjang. Salah satu opsi yang mulai mengemuka adalah regrouping atau penggabungan sekolah. Namun, kebijakan itu dinilai harus dikaji secara matang karena berkaitan dengan aturan pemerintah serta pemerataan layanan pendidikan. Wakil Ketua DPRD Kota Madiun Sutardi mengatakan, Ini memang menjadi persoalan kita di Kota Madiun. Karena itu perlu RDP dengan dindik agar kita bisa mendengarkan penjelasan sekaligus mencari solusi bersama"."Sejak awal memang sudah ada SD yang digabung. Saya pikir merger atau regrouping antar-SD perlu dilakukan untuk mengatasi kekurangan murid"."Otomatis nanti kebutuhan guru juga akan disesuaikan, sehingga tugas dan tanggung jawab mereka tetap berjalan"."Kalau melihat kondisi sekarang, jumlah SD di Kota Madiun sebenarnya masih cukup untuk menampung anak usia sekolah. Persoalannya, masyarakat cenderung memilih sekolah yang berada di tengah kota sehingga SD di wilayah pinggiran kesulitan mendapatkan murid"."Regrouping bisa menjadi salah satu alternatif, tetapi harus dibahas bersama dindik. Sebab, setiap kelurahan pada prinsipnya wajib memiliki sekolah dasar sehingga tidak bisa serta-merta digabung atau dihapus"."Itu yang menjadi persoalan. Sekolahnya tetap harus ada, sehingga yang perlu dilakukan adalah bagaimana meningkatkan kepercayaan masyarakat agar mau menyekolahkan anaknya di SD yang ada di wilayahnya".''Setelah SPMB selesai, kami akan melakukan evaluasi bersama dindik terhadap sekolah-sekolah yang belum memenuhi kuota. Harapannya, ke depan pemerataan jumlah peserta didik antarsekolah bisa lebih baik".