Rancangan P-APBD Kota Madiun 2026 mendapat sederet catatan dari legislatif. Delapan fraksi DPRD Kota Madiun kompak meminta pemkot memastikan pengelolaan anggaran lebih efektif, efisien, transparan, dan terukur. Sorotan mereka beragam. Mulai kenaikan pendapatan asli daerah (PAD), penurunan transfer pusat, membengkaknya belanja barang dan jasa, pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA), hingga lonjakan belanja tidak terduga (BTT). Jubir Fraksi Perindo Armaya, "Bagaimana pemetaan teknis yang dilakukan eksekutif agar seluruh pergeseran maupun penambahan belanja modal benar-benar linier, berbasis data granular, serta mendukung pencapaian IKU dalam RPJMD 2025–2029". Jubir Fraksi PDI Perjuangan Usman Ependi "Bagaimana strategi pemerintah meningkatkan pendapatan pada tahun-tahun berikutnya tanpa bergantung pada dana transfer pusat". Jubir Fraksi Demokrat Sugeng "Bagaimana strategi pemkot meningkatkan serapan belanja barang dan jasa agar tidak menjadi silpa". Jubir Fraksi Gerindra-Nasdem Citra Kristin "Mengapa silpa sebesar ini baru dimanfaatkan pada Perubahan APBD dan tidak direncanakan sejak APBD murni?". Jubir Fraksi PKS drg. Indah Sat Rachmaniati "Kami meminta tambahan anggaran tersebut dipastikan berdampak terhadap pelayanan publik dan pencapaian target pembangunan". Jubir Fraksi Golkar Sudarmaji "Fraksi Golkar mendesak Pemkot Madiun merasionalisasi dana BTT maksimal Rp 5 miliar untuk keadaan darurat bencana alam maupun sosial yang nyata". Plt Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, "Dari hasil pandangan umum fraksi-fraksi, tentunya nanti akan kami jawab dalam jawaban wali kota".

Sumber : https://radarmadiun.jawapos.com/kota-madiun/2608270006/delapan-fraksi-dprd-kota-madiun-kuliti-p-apbd-2026-kenaikan-btt-jadi-sorotan