Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Madiun menggelar Rapat Paripurna dengan agenda pengambilan keputusan fraksi yang diawali penyampaian pandangan akhir terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBD Tahun Anggaran 2025. Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kota Madiun, Armaya, seluruh fraksi DPRD menyampaikan sejumlah catatan strategis kepada Pemerintah Kota Madiun sebagai bahan evaluasi pengelolaan keuangan daerah. Mayoritas fraksi menyoroti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan mendorong pemerintah daerah untuk mengembalikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada 2026. Ketua DPRD Kota Madiun, Armaya, mengatakan “Mayoritas delapan fraksi menyoroti terkait opini dari BPK. Ini menjadi PR kita bersama. Ke depannya Pemerintah Kota Madiun dalam hal ini wali kota harus lebih konsen untuk meraih kembali opini Wajar Tanpa Pengecualian"."Kita akan lebih sering melakukan rapat dengar pendapat. Tujuannya agar serapan anggaran maksimal, SiLPA dapat ditekan, dan seluruh pelaksanaan APBD benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Madiun".Sementara itu, Plt Wali Kota Madiun, F Bagus Panuntun mengatakan "Catatan-catatan ini tentu kami perhatikan dan evaluasi. Saran, masukan, bahkan kritik dari DPRD sangat penting sebagai perbaikan ke depan. Hampir seluruh fraksi menyampaikan poin yang sama, terutama terkait SiLPA dan rekomendasi BPK"."Kami akan terus mengawal seluruh rekomendasi, termasuk tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK. Perkembangannya akan terus kami laporkan kepada DPRD. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada DPRD yang telah mengawal proses pelaksanaan APBD 2025 hingga tahap ini"."Setelah PAK selesai, kita langsung masuk pembahasan APBD murni 2027. KUA-PPAS sudah dibahas dan pembahasan bersama OPD akan segera berjalan. Jadi rangkaian pembahasan anggaran terus berlanjut".