Seluruh fraksi DPRD Kota Madiun menyetujui LPj APBD 2025, DPRD Kota Madiun, dan opini WTP dalam rapat paripurna, Senin (20/7). Meski demikian, dewan meminta pemerintah kota segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai langkah mengembalikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).Selain itu, pemanfaatan sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) tahun anggaran 2025 dipastikan akan menjadi salah satu pembahasan dalam penyusunan APBD Perubahan (APBD-P) 2026. Ketua DPRD Kota Madiun Armaya mengatakan "Ke depan harus ada langkah strategis agar silpa tidak terulang. Ada kebijakan dari pusat yang memang harus kita ikuti"."Semua temuan harus ditindaklanjuti secara saksama dan komprehensif. Itu menjadi modal agar Kota Madiun bisa kembali memperoleh opini WTP"."Kami tetap akan memberikan saran, pendapat, dan kritik pada tahapan pembahasan berikutnya sebelum pengambilan keputusan"."Semua catatan DPRD, termasuk rekomendasi BPK, akan kami tindak lanjuti dan kami laporkan perkembangannya secara berkala. Terima kasih kepada DPRD yang terus mengawal jalannya pemerintahan".