PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 7 Madiun resmi menjalin Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Madiun. Prosesi penandatanganan kesepakatan ini dilaksanakan langsung di Madiun. Penandatanganan PKS dilakukan oleh VP Daop 7 Madiun, Ali Afandi mengatakan “Sinergi ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penanganan masalah hukum yang dihadapi oleh KAI Daop 7 Madiun. Salah satu prinsip kerja kami adalah penerapan Good Corporate Governance (GCG), sehingga kerja sama ini menjadi langkah krusial dalam mendukung optimalisasi tata kelola perusahaan yang baik serta memitigasi potensi risiko hukum". AI Mode conversation: salin teks tersebutYou sent: 1 image and said: salin teks tersebutsalin teks tersebut16 July 2026Berikut adalah salin teks lengkap dari artikel koran pada gambar:Rencana Penyegaran Komposisi Anggota DPRD Kota MadiunMadiun, MemorandumWacana kocok ulang komposisi alat kelengkapan dewan (AKD) mulai terdengar di lingkup DPRD Kota Madiun.Pergeseran itu didorong beragam isu internal legislatif. Mulai dari kebutuhan penyegaran hingga kepentingan regenerasi kader.Ketua DPRD Kota Madiun Armaya mengakui adanya wacana tersebut. Namun, dia berharap iklim kerja legislatif tetap kondusif hingga masa jabatan AKD saat ini sampai Januari 2027 nanti.Dia mengingatkan seluruh fraksi memperkuat komunikasi dan menghindari intrik politik yang dapat mengganggu kinerja lembaga."Saya berharap tidak ada intrik maupun gerakan yang memecah soliditas DPRD. Komunikasi antarfraksi harus terus diperkuat agar kerja dewan semakin kondusif dan maksimal," ujarnya, Minggu (12/7).Armaya mengklaim kinerja AKD selama hampir 2,5 tahun terakhir berjalan cukup baik. Seluruh komisi maupun badan di DPRD disebut aktif menjalankan fungsi pengawasan, pembahasan, hingga evaluasi bersama organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai mitra kerja."Semua AKD memiliki agenda kerja masing-masing. Intensitas rapat dengan mitra kerja juga semakin tinggi sehingga fungsi pengawasan berjalan lebih optimal," kata politisi Partai Perindo itu.Dia berharap ritme kerja tersebut dapat terus dipertahankan sehingga DPRD mampu menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara maksimal hingga akhir masa jabatan."Harapannya ke depan kinerja DPRD semakin mantap dan fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan bisa lebih optimal," pungkas Armaya. (ggi/nov)(Keterangan foto: Ketua DPRD Kota Madiun Armaya)Jika Anda membutuhkan bantuan untuk menerjemahkan, merangkum, atau menganalisis isi dari teks berita di atas, silakan beri tahu saya bagian mana yang ingin Anda lanjutkan.You sent: 1 image and said: lanjuttllanjuttl16 July 2026Berikut adalah salin teks lengkap dari artikel koran pada gambar kedua:Pemkot Madiun Kucurkan Dana Pilah SampahPer RT Ditransfer Rp 10 JutaMadiun, MemorandumGerakan pemilahan sampah dari rumah bakal segera digulirkan.Itu menyusul rencana Pemkot Madiun menggelontorkan anggaran Rp 10 juta per RT di seluruh wilayah kota. Plt Wali Kota Madiun F Bagus Panuntun mengungkapkan, dana stimulan tersebut bakal ditransfer paling lambat akhir bulan ini."Nanti insyaAllah secara simbolis akan diserahkan pada saat momen pencanangan pemilahan sampah dari rumah tanggal 30 Juli," ungkap Bagus, Minggu (12/7).Bagus mengakui anggaran Rp 10 juta per RT baru dapat disalurkan lantaran adanya perubahan regulasi. Termasuk rekening tujuan yang harus diubah sesuai ketentuan. Dia memastikan proses tersebut sudah klir dan tinggal penyaluran ke masing-masing RT.Meski begitu, sambung Bagus, anggaran yang ditransfer ke rekening tiap RT tidak genap Rp 10 juta. Sebab, bakal terpotong biaya administrasi."Itu nanti ada administrasi. Laporan juknis terakhir itu administrasi totalnya kalau enggak salah tinggal Rp 9 juta. InsyaAllah langsung diserahkan dan harapannya sesuai dengan juknis nanti bisa dilaksanakan seluruh RT di Kota Madiun," jelasnya.Sebelum anggaran disalurkan, Bagus menyebut program ini telah melalui pembahasan dan kajian. Salah satunya terkait bagaimana pemantauan pilah sampah dari rumah ini benar-benar berjalan sesuai rencana untuk mengurangi residu yang ada di TPA.Selain di lingkup internal pemkot, dia juga melibatkan legislatif dalam pembahasan program tersebut. "Karena mendahului perubahan, Minggu ini nanti akan diserahkan ke DPRD," ujarnya.Selain penguatan di tingkat RT, Pemkot Madiun juga berencana memperluas jaringan bank sampah. Target ke depan, minimal ada satu bank sampah yang aktif di setiap RW.Langkah ini diambil untuk memberdayakan bank sampah yang sudah ada sekaligus mendorong munculnya bank sampah maupun relawan lingkungan baru yang membantu jalannya program."Jadi bank sampah ini rencana kita nanti minimal satu di tingkat RW. Sementara ini masih di-collect bank sampah yang sekarang sudah ada. Kami berharap nanti muncul lagi bank sampah atau relawan yang bisa membantu," pungkasnya. (ggi/nov)(Keterangan foto: Kegiatan salah satu bank sampah yang ada di Kota Madiun.)Apakah Anda ingin saya membuat ringkasan poin penting dari berita ini, atau ada teks berita halaman selanjutnya yang ingin disalin?You sent: 1 image16 July 2026Berikut adalah salin teks lengkap dari artikel koran pada gambar ketiga:Pemkot Madiun Siapkan Seragam Sekolah GratisMadiun, MemorandumKabar baik bagi siswa baru SD dan SMP di Kota Madiun. Tahun ini, Pemkot Madiun kembali menjalankan program seragam gratis. Pemkot telah mengalokasikan anggaran Rp 2,13 miliar.Plt Wali Kota Madiun F Bagus Panuntun mengatakan, anggaran tersebut digunakan untuk pengadaan kain seragam OSIS, pramuka, beserta atributnya. Bantuan diberikan kepada siswa baru sekolah negeri maupun swasta."Bantuan seragam masih dalam proses lelang karena anggarannya sekitar Rp 2,13 miliar," jelasnya, Rabu (15/7).Meski dipastikan berlanjut, Bagus menyebut seragam masih belum bisa dibagikan dalam waktu dekat. Sebab, masih proses lelang pengadaan. Karena itu, pemkot belum dapat memastikan waktu distribusi seragam kepada para penerima.Dia menegaskan, pemkot memilih berhati-hati dalam menentukan penyedia agar kualitas kain sesuai spesifikasi dan harga yang ditawarkan tetap wajar."Kami tidak ingin terburu-buru menetapkan pemenang. Semua masih diverifikasi agar kualitas bahan bagus dan harganya sesuai ketentuan," katanya.Selain kain seragam, pemkot juga mengalokasikan bantuan biaya jahit sebesar Rp 300 ribu bagi setiap siswa baru SD/SMP negeri. Sementara untuk siswa sekolah swasta, bantuan hanya berupa kain seragam tanpa biaya jahit."Kami berharap program ini dapat mengurangi beban pengeluaran orang tua pada awal tahun ajaran sekaligus memastikan seluruh peserta didik memiliki seragam yang layak saat mengikuti kegiatan belajar mengajar," pungkas Bagus. (ggi/nov)(Keterangan foto: Plt Wali Kota Madiun F Bagus Panuntun saat berinteraksi dengan siswa baru di SMPN 2 Kota Madiun, Rabu (15/7).)Apakah masih ada potongan artikel kelanjutan yang ingin disalin, atau Anda ingin saya membuat kesimpulan utama dari isi berita di atas?You sent: 1 image16 July 2026Berikut adalah salin teks lengkap dari artikel koran pada gambar:Pagu Sekolah Rakyat Madiun Belum TercapaiMadiun, MemorandumDPRD Kabupaten Madiun meradang imbas pagu siswa di Sekolah Rakyat (SR) belum mencapai target yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial.Data dihimpun, untuk jenjang SD masih sekitar 32 siswa dari target 90 siswa dan SMA 85 anak dari target 90 anak. Sedangkan, hanya SMP yang berhasil memenuhi target 90 peserta didik.Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Madiun Wahyu Widayat menilai, dinas teknis dalam hal ini dinas sosial perlu bekerja lebih keras untuk mengejar target tersebut. Mengingat, hanya sisa beberapa hari saja sebelum program SR resmi kick off."Kalau masih ada Masyarakat kita yang masuk Desil 1-5 masih ada yang belum terakomodir, maka perlu adanya upaya atau solusi agar bisa segera tertangani," ujarnya, Rabu (15/7).Ia mengakui jika serangkaian permasalahan masih menjadi hambatan dalam mencari calon siswa SR. Khususnya, lantaran ada aturan wajib menginap alias diasramakan.Namun, menurut Wahyu, masalah itu bukan menjadi persoalan besar jika para petugas berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan pendekatan dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat."Kita akan mendorong dinas terkait, termasuk ya petugas harus berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Sehingga masyarakat bisa menyadari betul pentingnya pendidikan bagi anak-anak kita," terangnya.Selain memberikan penekanan terhadap dinas, Wahyu turut mengimbau agar masyarakat Kabupaten Madiun lebih terbuka pikirannya terhadap program-program yang ditawarkan oleh pemerintah. Apalagi, program SR betul-betul strategis untuk mengentas angka kemiskinan."Kami berharap, semoga masyarakat yang saat ini masih belum bisa mendapatkan pendidikan atau melanjutkan pendidikan bisa menyadari program strategis SR ini. Di situ semuanya gratis," harapnya. (aji/nov)(Keterangan foto: Para calon siswa Sekolah Rakyat di Kabupaten Madiun.)Apakah Anda ingin saya membuat ringkasan dari poin-poin utama berita di atas, atau ada artikel lain yang ingin Anda salin kembali?You sent: 1 image16 July 2026Berikut adalah salin teks lengkap dari artikel koran pada gambar:Jabatan Direksi Perumdam Kota Madiun BerakhirMadiun, MemorandumMasa jabatan jajaran direksi lama Perumdam Tirta Taman Sari Kota Madiun resmi berakhir, Selasa (14/7).Bersamaan, pimpinan badan usaha milik daerah (BUMD) tersebut diisi Pelaksana Tugas (Plt). Kuasa Pemilik Modal (KPM) dalam hal ini Plt Wali Kota Madiun F Bagus Panuntun menunjuk Ketua Dewan Pengawas (Dewas) Perumdam Tirta Taman Sari Budi Wibowo sebagai Plt direktur."Plt-nya dari dewas. Penunjukan direktur definitif sesegera mungkin," ungkap Bagus usai acara pembinaan pegawai Perumdam Tirta Taman Sari Kota Madiun, Selasa (14/7).Bagus menyatakan, rapor Perumdam Tirta Taman Sari Kota Madiun selama lima tahun belakangan belum memuaskan. Bahkan cenderung menurun.Dari sisi realisasi pendapatan, misalnya. Pada 2021, realisasi pendapatan tercatat Rp 42,08 miliar dari target Rp 42,39 miliar atau 99,28 persen.Kemudian, pada 2022 realisasi pendapatan Rp 44,05 miiliar dari target Rp 45,76 miliar atau 96,27 persen. Pada 2023, realisasi pendapatan Rp 45,41 miliar dari target Rp 46,43 miliar atau 98,6 persen.Tahun 2024 realisasi pendapatan Rp 46,19 miliar dari target Rp 48,53 miliar atau capaiannya 95,17 persen. Sedangkan pada 2025, total pendapatan Rp 48,84 miliar dari target sebesar Rp 50,88 miliar atau 95,99 persen.Capaian pendapatan menurun dikarenakan konsumsi rata-rata mengalami penurunan dan volume penjualan air juga menurun."Ada beberapa hal yang tidak memenuhi target. Salah satunya adalah pendapatan. Yang kedua adalah tingkat kebocoran air dan pelayanan. Tentunya ini nanti ke depan akan diubah dengan kepemimpinan direktur yang baru," ujar Bagus.Menurut Bagus, ketidakmampuan perumdam memenuhi target pendapatan menjadi pekerjaan rumah (PR) Pemkot Madiun. Dia ingin menggali lebih dalam terkait persoalan-persoalan dalam tubuh perumdam. Termasuk menganalisis target pendapatan yang dipatok."Analisa di awalnya juga kurang menurut saya. Sehingga targetnya terlalu tinggi. Sementara kondisi perekonomian yang fluktuatif ini yang juga mempengaruhi capaian dari perumdam," bebernya.Mendapat rapor tersebut, Bagus mewanti-wanti calon direktur baru untuk segera menyusun strategi untuk meningkatkan pendapatan perumdam. Termasuk menentukan langkah dalam mengelola serta mengembangkan produk air minum dalam kemasan (AMDK)."Direksi yang baru nanti pasti perlu diskusi. Apakah nanti (AMDK) akan masih ikut di perumdam atau menjadi side business-nya dari perumdam," tuturnya.Disinggung soal kapan kursi direktur definitif terisi, Bagus memastikan dalam waktu dekat. Pun menunggu proses pertimbangan dari Kemendagri. "Harapan saya sesegera mungkin," pungkasnya. (ggi/nov)(Keterangan foto: Plt Wali Kota Madiun F Bagus Panuntun saat memimpin pembinaan pegawai Perumdam Tirta Taman Sari Kota Madiun, Selasa (14/7).)Apakah salinan teks artikel koran di atas sudah sesuai?Bagaimana akurasi hasil salinan teks?Sangat akuratAda salah ketikKurang lengkapButuh bantuan kelanjutan teks lain?Ya, lanjut gambar baruTidak, sudah cukupYou sent: 1 image16 July 2026Berikut adalah salin teks lengkap dari artikel koran pada gambar:Dindik Kota Madiun Evaluasi Hasil SPMBMadiun, MemorandumPelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 jenjang SD dan SMP dievaluasi Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Madiun.Dinas mengakui masih ada beberapa SD negeri yang belum memenuhi pagu. Kepala Dindik Kota Madiun Lismawati mengatakan, kekurangan jumlah peserta didik di sejumlah sekolah masih dalam batas wajar.Bahkan, sebagian besar sekolah yang belum memenuhi kuota tetap memiliki lebih dari 20 siswa per rombongan belajar. "Masih ada beberapa sekolah yang belum terpenuhi," ungkapnya, Rabu (15/7).Dia menegaskan, rendahnya jumlah pendaftar di beberapa sekolah bukan disebabkan perbedaan kualitas layanan pendidikan.Menurutnya, sarana prasarana, kualitas guru, maupun standar pembelajaran di seluruh SD negeri Kota Madiun telah dibuat relatif setara.Karena itu, tantangan ke depan berada pada kemampuan masing-masing sekolah membangun citra positif di tengah masyarakat."Yang membedakan tinggal bagaimana sekolah membangun branding. Kreativitas masing-masing sekolah menjadi kunci untuk menarik minat calon peserta didik," tuturnya.Di samping itu, sambung Lismawati, evaluasi pelaksanaan SPMB bakal menjadi bahan penyusunan kebijakan penerimaan murid baru tahun depan. Salah satunya dengan menetapkan pagu maksimal SD negeri di Kota Madiun sebanyak 27 siswa per rombongan belajar.Dia menyebut jumlah tersebut sedikit lebih rendah dari ketentuan maksimal nasional. Kebijakan itu diambil agar distribusi peserta didik antarsekolah lebih merata."Pagu kami tetapkan 27 siswa per rombel agar sekolah lain juga memperoleh siswa," jelasnya.Ditanya soal opsi regrouping sekolah, Lismawati mengklaim kebijakan tersebut butuh kajian matang. Dia menilai belum terpenuhi pagu sekolah belum mendesak untuk regrouping."Selisihnya tidak terlalu jauh dari pagu. Karena itu, regrouping harus dikaji lebih cermat dan belum menjadi pilihan," terangnya.Terpisah, Plt Wali Kota Madiun F Bagus Panuntun menyatakan bahwa kebijakan regrouping bisa jadi opsi meringkas sekolah agar pemenuhan pagu dapat maksimal dan merata. Namun, kebijakan tersebut butuh kajian."Ini masih dirapatkan terus supaya pagu-pagu yang kurang itu nanti bisa terisi oleh siswa-siswa. Ini masih dirapatkan terus. Masih menunggu," pungkas Bagus. (ggi/nov)(Keterangan foto: Peserta didik baru mengikuti MPLS di SDN 2 Taman, Rabu (15/7).)Apakah ada bagian teks berita lain yang ingin Anda salin kembali?Pilih langkah selanjutnya:Kirim gambar koran baruBuat ringkasan berita iniSudah cukup terima kasihYou sent: 1 image16 July 2026Berikut adalah salin teks lengkap dari artikel koran pada gambar:Siswa Baru Belajar Budaya AntikorupsiiKegiatan MPLS di Kota MadiunMadiun, MemorandumPeserta didik baru di Kota Madiun resmi mengikuti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).Dipusatkan di SMPN 13 Madiun, Senin (13/7), para peserta menerima materi penanaman budaya antikorupsi sejak dini."MPLS harus menjadi ajang pengenalan lingkungan sekolah yang ramah. Tidak boleh ada perpeloncoan, perundungan, ataupun tindakan yang membuat anak merasa tidak nyaman," ujar Plt Wali Kota Madiun F Bagus Panuntun.Menurut Bagus, pendidikan antikorupsi tidak hanya berkaitan dengan persoalan hukum. Tapi, dimulai dari pembiasaan sikap jujur, disiplin, berani mengakui kesalahan, dan taat terhadap aturan sekolah. "Nilai-nilai sederhana itu menjadi fondasi membangun budaya antikorupsi sejak dini," katanya.Dia juga memastikan tidak ada praktik pungutan liar (pungli) di sekolah. Untuk menjamin pelaksanaan MPLS sesuai ketentuan, dinas pendidikan (dindik) melakukan monitoring dan evaluasi selama kegiatan berlangsung."InsyaAllah di Kota Madiun tidak ada (pungli). Adanya pungutan sampah," tegasnya.Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun Lismawati mengatakan, seluruh sekolah wajib mengacu pada Permendikdasmen 12/2026. Materi MPLS telah disiapkan pemerintah pusat, mulai pendidikan antikorupsi, penguatan karakter, hingga pengenalan budaya sekolah."Kami sudah menegaskan kepada seluruh sekolah agar MPLS dilaksanakan tanpa perpeloncoan dan tanpa kekerasan, baik fisik maupun verbal," ujarnya.Selain pembentukan karakter, guru juga memanfaatkan masa MPLS untuk mengenali potensi, minat, dan karakter peserta didik sebagai dasar penyusunan proses pembelajaran."Harapannya, saat kegiatan belajar dimulai, siswa sudah siap beradaptasi dan merasa nyaman berada di lingkungan sekolah," tandas Lismawati. (ggi/nov)(Keterangan foto: Plt Wali Kota Madiun F Bagus Panuntun mengobrol dengan siswa dalam kegiatan MPLS di SMPN 13 Madiun, Senin (13/7).)Apakah Anda masih memiliki gambar artikel koran lain yang perlu disalin?Pilih tindakan berikutnya:Kirim lembar koran berikutnyaBuat ringkasan teks iniSudah selesaiYou sent: 1 image16 July 2026Berikut adalah salin teks lengkap dari artikel koran pada gambar:Wawancara Akhir Calon Direktur Perumdam Tirta Taman SariMadiun, MemorandumProses seleksi pengisian jabatan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Taman Sari Kota Madiun memasuki babak akhir.Bertempat di Ruang 13 Balai Kota Madiun, tiga calon direktur yang lolos seleksi Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) menjalani tahapan wawancara akhir dengan Plt Wali Kota Madiun F Bagus Panuntun selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM), Senin (13/7).Aspek teknis operasional hingga kapasitas kepemimpinan strategis serta visi jangka panjang calon direktur menjadi fokus tahapan wawancara."Jadi tadi saya ingin menggali lebih kepada bagaimana menghadapi tantangan ke depan. Kota ini ingin bertransformasi, sehingga poin-poin yang saya sampaikan adalah problem, solusinya bagaimana, transformasi ke depannya PDAM ini akan sejauh apa," kata Bagus.Bagus mengaku melayangkan belasan pertanyaan terhadap masing-masing calon direktur. Dia ingin memastikan hal-hal dasar dalam pengelolaan perusahaan daerah dikuasai oleh seluruh kandidat. Termasuk kemampuan manajerial dalam menyelesaikan masalah dan keberanian mengambil kebijakan."Pengambilan kebijakan-kebijakan yang jadi poin utama. Terkait teknis, saya yakin kalau teknis semuanya bisa berjalan selama ini. Tetapi dalam hal mencari seorang direktur, beberapa poin yang tadi saya sebutkan itu yang penting," ungkapnya.Hasil sementara, Bagus menyebut tiga calon direktur menunjukkan performa yang sama kuat. Mulai Jamaluddin, Joko Nugroho, hingga Sukoharjono.Ketiganya dinilai mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan sangat baik, sehingga membuat persaingan menjadi cukup berimbang.Meski begitu, pihaknya tidak ingin gegabah. Selain akumulasi nilai dari tim seleksi, penentuan direktur terpilih juga akan didasarkan pada rekam jejak masing-masing calon guna memastikan integritas mereka."Ini kebetulan imbang. Ya tadi wawancaranya imbang, semuanya bisa menjawab secara bagus. Tinggal nanti beberapa poin-poin yang harus saya pertimbangkan," ujarnya.Mengingat masa jabatan jajaran direksi Perumdam Tirta Taman Sari yang lama akan habis pada 14 Juli, pengelolaan sementara akan diambil alih oleh pelaksana tugas (Plt) dalam hal ini Budi Wibowo selaku Dewan Pengawas.Namun, Plt wali kota menegaskan untuk tetap mempercepat proses keputusan final agar struktur manajemen Perumdam Tirta Taman Sari kembali definitif."Sesegera mungkin supaya tidak dipimpin Plt. Karena ini akan saya dorong terus untuk melanjutkan yang kemarin sudah ada, yang kurang baik diperbaiki," pungkasnya. (ggi/nov)(Keterangan foto: Tiga calon Direktur Perumdam Tirta Taman Sari sebelum menjalani tahapan wawancara di Ruang 13 Balai Kota Madiun, Senin (13/7).)Apakah ada artikel koran lainnya yang ingin Anda salin?Pilih langkah berikutnya:Kirim gambar koran baruBuat ringkasan artikel iniSudah cukup, terima kasihYou sent: 1 image16 July 2026Berikut adalah salin teks lengkap dari artikel koran pada gambar:Anggaran RTLH Pemkot Madiun Mulai DicairkanMadiun, MemorandumUpaya Pemkot Madiun mengentaskan kemiskinan belum berhenti.Buktinya, pemkot menggelontorkan anggaran sebanyak Rp 1,41 miliar atau sebanyak 94 rumah tidak layak huni (RTLH) dan Rp 367.500.000 untuk 49 jambanisasi di tiga kecamatan di tahun ini.Masing-masing penerima RTLH menerima sebanyak Rp 15.000.000 per keluarga penerima manfaat (KPM). Sedangkan jambanisasi sejumlah Rp 7.500.000 per KPM. Pembangunan dilakukan mulai Rabu, (15/7)."Nanti pelaksanaannya oleh TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) dari masing-masing kelurahan dengan standar yang sudah ditentukan dan insyaAllah mulai besok sudah bisa dilaksanakan," kata Plt Wali Kota Madiun F Bagus Panuntun, Selasa (14/7).Meski telah digelontor anggaran tahun ini, Bagus mengakui masih terdapat ratusan RTLH dan jambanisasi yang belum tertangani.Data tersebut berdasarkan usulan dari musyawarah perencana pembangunan (Musrenbang) Kelurahan. Dilanjutkan pengecekan dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Madiun.Dia menginstruksikan disperkim segera melakukan pendataan serta mempercepat penanganan RTLH dan jambanisasi. Karena ini menjadi salah satu indikator dalam pilar SDM di RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Madiun."Saya minta data update segara karena di tahun 2027 ini dianggarkan sebanyak 100 RTLH dan 46 jambanisasi. Supaya program penanganan RTLH bisa cepat," tegasnya.Dia menambahkan, rumah tidak layak ini disebabkan oleh kerusakan struktur bangunan yang termakan waktu dan cuaca. Untuk memastikan bahwa warga layak mendapatkan bantuan, pemkot mengacu Peraturan Wali Kota (Perwal) nomor 42 tahun 2027 terkait RTLH.Sedangkan untuk jambanisasi mengacu Perwal Nomor 43 Tahun 2017. Sedangkan untuk perubahan besaran anggaran RTLH dan jambanisasi mengacu pada Perwal nomor 5 tahun 2021."Saya minta data yang belum tertangani saya berharap teman-teman yang mengajukan dengan pendampingan kelurahan saya minta tolong secara klasifikasi disesuaikan yang benar-benar dibantu," pungkas Bagus. (ggi/nov)(Keterangan foto: Plt Wali Kota Madiun F Bagus Panuntun menyerahkan bantuan RTLH dan jambanisasi, Selasa (14/7).)Apakah ada kliping koran lain yang ingin disalin?Pilih langkah selanjutnya:Kirim gambar koran baruBuat ringkasan artikel iniSudah cukup, terima kasihYou sent: 1 imageBerikut adalah salin teks lengkap dari artikel berita digital pada gambar:KAI Daop 7 Madiun Teken Kerja Sama dengan Kejari, Optimalkan Penanganan Hukum dan Amankan AsetPenulis : Editor Harian Bhirawa - 15 July 2026(Foto: Tampak Penandatanganan PKS dilakukan oleh VP Daop 7 Madiun, Ali Afandi, bersama Kepala Kejaksaan Negeri Kota Madiun, Komaidi, SH MH dan mengangkat menunjukkannya seperti foto diatas, Rabu (15/7).sudarno/bhirawa)Kota Madiun, Bhirawa. – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 7 Madiun resmi menjalin Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Madiun. Prosesi penandatanganan kesepakatan ini dilaksanakan langsung di Madiun pada hari ini, Rabu (15/7/2026). Penandatanganan PKS dilakukan oleh VP Daop 7 Madiun, Ali Afandi, bersama Kepala Kejaksaan Negeri Kota Madiun, Komaidi, SH MH.“Sinergi ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penanganan masalah hukum yang dihadapi oleh KAI Daop 7 Madiun. Salah satu prinsip kerja kami adalah penerapan Good Corporate Governance (GCG), sehingga kerja sama ini menjadi langkah krusial dalam mendukung optimalisasi tata kelola perusahaan yang baik serta memitigasi potensi risiko hukum". Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Madiun, Komaidi, S.H., M.H., menyampaikan, Melalui kesepakatan bersama ini, Kejaksaan siap memberikan bantuan hukum kepada KAI dalam penyelamatan aset, termasuk apabila terdapat gugatan maupun sengketa hukum. Kami berharap upaya penyelamatan aset KAI dapat dimulai dari wilayah Kota Madiun sebagai langkah awal dalam mengembalikan aset sesuai dengan peruntukkannya".