Pemkot Madiun tak lagi menggunakan persyaratan tambahan dalam pemilihan penyedia jasa konstruksi. Proses pengadaan kini mengacu pada regulasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Penyesuaian tersebut menyusul penyerahan legal opinion (LO) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Madiun kepada pemkot terkait Perwal 53/2021 tentang Tambahan Persyaratan Dokumen Pemilihan Pekerjaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia. Kajari Kota Madiun Komaidi mengatakan "Kalau dulu ada salah satu syarat yang bertentangan dengan aturan di atasnya, itu ditiadakan. Kalau tidak salah, syarat yang dicantumkan kan masalah keuangan penyedia"."Kalau itu ditiadakan, harapannya makin banyak penyedia yang mampu". Plt Wali Kota Madiun F Bagus Panuntun mengatakan, "Supaya teman-teman dalam mengeksekusi tidak ada kekhawatiran atau hambatan, makanya butuh pendampingan kejaksaan hingga diterbitkan LO terkait Perwal 53/2021 ini"."Poin pentingnya adalah sesuai aturan yang berlaku sekarang"."Kalau syarat tambahan saat ini nggak ada. Kita mengikuti LKPP".

Sumber : https://radarmadiun.jawapos.com/kota-madiun/2610040012/pemkot-madiun-hapus-syarat-tambahan-pengadaan-jasa-konstruksi-kini-ikuti-lkpp