Keresahan masyarakat terkait perubahan status desil penerima bantuan sosial (bansos) didengar Pemkot Madiun. Selain mengerahkan dinas sosial (dinsos) setempat guna pemutakhiran data di tingkat kelurahan, pemkot juga intens berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) menindaklanjuti persoalan tersebut. Plt Wali Kota Madiun F Bagus Panuntun mengatakan, "Di lapangan memang kalau problem sebenarnya enggak ada. Cuma dari hal yang kemarin keluar desil ini kan masyarakat kaget begitu. Tetapi pemutakhiran masih bisa dilakukan"."Masyarakat yang desilnya 1 sampai 5 begitu ini wajib untuk cek semuanya. Sehingga mereka tahu mereka sekarang harus berbuat apa kalau mereka dapat bantuan, bantuannya apa begitu". Sementara itu, Kepala BPS Kota Madiun Abdul Azis menjelaskan, "Data ini sifatnya dinamis dan diperbarui berkala setiap tiga bulan sekali (triwulan). Karena ada pemutakhiran rutin, posisi desil seseorang sangat berpotensi bergeser. Masyarakat terbagi ke dalam 10 kelompok yang sama reratanya"."Jadi masyarakat silakan jika menginginkan pembaruan data, merasa desilnya tidak sesuai, silakan melakukan pembaruan data"."BPS diberikan akses untuk membantu memverifikasi khusus untuk penerima PIP maupun KIPK. Kami sekadar membantu melakukan verifikasi. Hasilnya nanti apakah desilnya berubah, naik atau turun, itu by system"

Sumber : Memorandum